4 Bulan Belum Terima Honor, Guru Bantu di Riau Diusir dari Kontrakan

4 Bulan Belum Terima Honor, Guru Bantu di Riau Diusir dari Kontrakan

 Ratusan guru bantu SD dan SMP tersebar di 9 dari 12 kabupaten dan kota di Riau sudah 4 bulan ini belum terima hak-hak mereka.

Sejak Januari hingga April 2021, gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemda. Bahkan ada di antara mereka harus terusir dari kontrakan karena tak sanggup membayar tagihan serta tak ada bensin untuk diisi.

Akhirnya, puluhan guru bantu tersebut mendatangi gedung DPRD Riau mengadukan nasib mereka yang semakin terjebak di masa pandemi ini.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, akar masalah honor guru bantu dasar skema bantuan keuangan ke pemerintahan kabupaten kota, belum dilakukan.

Mekanismenya, Pemkab dan Pemko mengusulkan ke Pemprov melalui BPKAD, namun itu tidak dilakukan.

"Usulan ini yang kita bingungkan, kenapa sampai detik ini belum sampai? Saat ini, baru tiga Pemkab mengusulkan. Ketiganya Rokan Hulu, Bengkalis, dan Inhu," ujar Hardianto, Kamis (22/4/2021).

Ketiganya Rohul paling lengkap dan sudah dicairkan honornya. Sementara itu, sembilan kabupaten dan kota lainnya sama sekali belum mengusulkan.

"Ini seharusnya diperhatikanlah. Uangnya ada, tapi kita terhukum mekanisme pencairan. Pak Bupati, Pak Wali Kota tolong dibantulah," pintanya.

DPRD Riau, tutur Politisi Gerindra tersebut, akan menyurati kepala daerah yang belum mengirimkan permintaan pencairan tersebut.

"Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut karena sudah empat bulan. Para guru bantu ini kan tidak mencari kaya, mereka mencari hidup dengan memberi ilmu," ungkap Hardianto.

DPRD mengultimatum agar permasalahan ini segera diselesaikan dan honor guru bantu dicairkan sebelum lebaran.

"Kita memberi tenggat waktu paling tidak seminggu. Tapi paling lama sekali sebelum lebaran harus sudah cair," tegas Hardianto.

Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Wakil Ketua DPRD DKI Harap Murid Dijaga

Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Wakil Ketua DPRD DKI Harap Murid Dijaga

 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berharap unit pendidikan bisa menjaga murid terhindar dari virus Covid-19 selama uji coba sekolah tatap muka. Sebab, dia menuturkan, satu saja murid terinfeksi virus, maka sekolah harus ditutup.

"Apalagi dua minggu terakhir Covid-19 DKI meningkat, perlu waspada," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 April 2021.

Hari ini Zita meninjau uji coba sekolah tatap muka di SMK Islam PB Soedirman 2, Jakarta Timur. Dia melihat langsung simulasi ujian, proses belajar, dan penerapan belajar bauran (blended learning) di sekolah itu.

Belajar bauran adalah menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dengan daring. Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya mengizinkan 50 persen dari total murid per kelas datang ke sekolah. Waktu belajar juga dibatasi hanya empat jam.

Menurut dia, guru-guru di SMK Islam PB Soedirman sudah disuntik vaksin Covid-19. Selain itu, sekolah juga membentuk Satgas Covid-19, ruang isolasi di UKS, alat kebersihan, dan area khusus antar-jemput.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan. "Saya apresiasi Disdik Pemprov DKI, berani dan siap," ucap dia.

Dinas Pendidikan, Zita melanjutkan, juga terlebih dulu melatih guru yang akan menguji coba sekolah tatap muka. "Kalau terus begini, Insya Allah, rencana sekolah dibuka akan semakin matang," ujar dia.

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Lulusan SMA Bisa Pilih 3 Jalur

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Lulusan SMA Bisa Pilih 3 Jalur

 Pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2021 jalur sekolah kedinasan masih berjalan.

Menurut Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko, seleksi CASN tahun ini juga memberikan ruang bagi masyarakat dengan lulusan SMA/sederajat untuk menjadi ASN melalui tiga jalur.

Yaitu seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan, CPNS jalur umum dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian. 

"Pada dasarnya lulusan SMA/sederajat bisa mendaftar mendaftar CPNS maupun PPPK," kata Teguh di Jakarta, Jumat (16/4).

Dia menjelaskan, CPNS jalur sekolah kedinasan membutuhkan lulusan sekolah dengan ijazah SMA/sederajat.

Sedangkan untuk CPNS umum dan PPPK, memang terdapat formasi untuk lulusan SMA.

"Formasi CPNS jalur umum dan PPPK untuk lulusan SMA sangat terbatas jumlahnya,” ungkap Teguh.

Dia menyarankan para calon pelamar harus yakin dengan pilihan yang akan diambilnya. Baik mendaftar ke sekolah kedinasan atau mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

Selain karena formasi yang terbatas, hal ini juga dikarenakan pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan. Demikian juga pada seleksi CPNS dan PPPK, pelamar hanya boleh memilih satu formasi.

Lebih lanjut dikatakan, terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara pendaftaran untuk seleksi sekolah kedinasan dan seleksi CPNS serta PPPK.

Batas pendaftaran bagi sekolah kedinasan berakhir pada 30 April 2021. Sedangkan pendaftaran CPNS dan PPPK baru dilakukan setelah itu, yakni pada Mei 2021.

Selain itu, terang Teguh, jumlah formasi dan persyaratan bagi seleksi CPNS dan PPPK untuk formasi lulusan SMA/sederajat pun belum diumumkan.

Berbeda dengan sekolah kedinasan yang jumlah formasi serta persyaratan sudah diumumkan dan bisa dicek di laman dikdin.bkn.go.id serta laman sekolah kedinasan masing-masing.

Untuk itu, Teguh mengingatkan calon pelamar agar fokus terhadap pilihannya.

Jika ingin mendaftar sekolah kedinasan, lebih baik fokus terhadap proses seleksi sekolah kedinasan. Demikian juga sebaliknya.

"Percaya dengan pilihan yang diambil, diikuti dengan ikhtiar, doa, dan usaha yang cukup. Insyaallah hasil yang terbaik,” tandasnya.

Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kemendikbud Kembali Luncurkan Bimtek PembaTIK 2021

Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kemendikbud Kembali Luncurkan Bimtek PembaTIK 2021

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) kembali meluncurkan Program Pembelajaran Berbasis TIK atau (PembaTIK) pada tahun 2021.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung terciptanya model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan tuntutan abad 21 dan revolusi industri 4.0.

Melalui tema yang diusung tahun ini, yaitu “Berbagi dan Berkolaborasi Belajar Bersama di Portal Rumah Belajar”, PembaTIK 2021 menargetkan 75 ribu guru pendaftar setelah tahun sebelumnya sukses diikuti oleh 70 ribu peserta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, mengajak guru di seluruh Indonesia mengikuti PembaTIK 2021 guna menghadapi dinamika perubahan lingkungan pendidikan di era digital.

“Mari kita berpartisipasi dan memeriahkan program PembaTIK tahun 2021, menuju Indonesia Maju. Mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menjadi pendidik dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat,” kata Nadiem dalam pembukaan program PembaTIK tahun 2021 secara virtual di Tangerang Selatan, pada Kamis (15/4).

Menurut dia, Program PembaTIK merupakan jawaban untuk tantangan global masa depan yang akan dihadapi bangsa Indonesia.

Sebab, kata dia, guru akan mencetak calon-calon pemimpin masa depan dengan profil Pelajar Pancasila.

“Guru yang memiliki kemauan untuk memaksimalkan potensi diri dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan salah satu kriteria yang terpenting guru penggerak yang akan menjadi garda terdepan memajukan pendidikan di Indonesia,” ungkap Nadiem.

Melalui program PembaTIK, lanjut Mendikbud, guru-guru dapat bersinergi dengan seluruh kebijakan Kemendikbud Merdeka Belajar seperti Guru Penggerak, digitalisasi sekolah dan juga bantuan kuota data internet.

“Digitalisasi sekolah sebagai salah satu prioritas dari merdeka belajar melalui pengembangan platform pendidikan nasional berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur kelas atau sekolah masa depan,” ujar dia.

Pandemi Covid 19 membuktikan betapa besarnya peran teknologi dalam memastikan para peserta didik tetap mendapatkan pendidikan pembelajaran saat pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan.

Mendikbud, pun siap menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas yang mengharuskan sekolah menyediakan layanan pendidikan secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Pemerintah menyadari pentingnya peningkatan literasi digital sehingga fasilitas dan infrastruktur teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan strategis.

“Oleh karena itu kami terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru-guru di Indonesia tentang pemanfaatan teknologi dengan menyelenggarakan peningkatan kompetensi TIK atau PembaTIK,” ungkap Nadiem.

Para guru yang menjadi peserta program pembaTIK diharapkan dapat meningkat kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi TIK guru dari UNESCO.

Program ini akan berlangsung selama delapan bulan sejak April hingga November 2021 dan dikembangkan menjadi empat level kompetensi yaitu literasi TIK, implementasi TIK, kreasi TIK, serta level terakhir yaitu berbagi dan berkolaborasi.

“Dengan level ini para guru akan menghasilkan karya terbaik berupa materi pembelajaran dalam memanfaatkan TIK,” kata Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im, juga mengatakan dengan mengikuti keluaran dari program PembaTIK 2021 adalah akan terlatihnya guru-guru di Indonesia dalam pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran, terutama rumah belajar.

Bagi peserta terbaik akan dipilih menjadi Sahabat Rumah Belajar dan akan mengikuti seleksi Duta Rumah Belajar mewakili provinsi di seluruh Indonesia.

Selama empat tahun perjalanan tepatnya sejak 2017, PembaTIK telah memberikan bimbingan TIK kepada 106.322 guru dan melahirkan 145 Duta Rumah Belajar di 34 provinsi.

“Duta Rumah Belajar akan menjadi mitra terdepan Pusdatin Kemendikbud untuk menyosialisasikan serta pengimbasan dalam pemanfaatan TIK khususnya portal Rumah Belajar dalam pembelajaran,” ujar Ainun.

Senada dengan itu Plt. Pusdatin Kemendikbud M. Hasan Chabibie, berharap program PembaTIK dapat mengakselerasi inovasi teknologi pembelajaran yang lebih efektif untuk diestafetkan kepada guru-guru agar kualitasnya semakin baik yang berdampak pada peningkatan mutu dan daya saing peserta didik.

“Selamat mengikuti program PembaTIK tahun 2021. Semoga ikhtiar kita untuk menjaga nyala api belajar peserta didik dapat terwujud dengan hadirnya berbagai inovasi pembelajaran yang menyenangkan oleh guru-guru Indonesia,” kata Hasan.

Ajakan lain juga datang dari Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah.

Dia mengajak seluruh guru khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu untuk mendaftar PembaTIK 2021.

“Kami mengajak untuk seluruh guru di Provinsi Bengkulu untuk mengikuti proses Pembelajaran Berbasis TIK, karena ketika gurunya hebat, maka masa depan putra-putri daerah juga akan hebat. Mari kita dukung bersama dan sukseskan bersama,” ajak Rohidin.

Menurutnya, program PembaTIK 2021 merupakan sinergitas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan program PembaTIK 2021 dapat meningkatkan kemampuan guru khususnya di bidang TIK. “PembaTIK dapat menciptakan ekosistem pendidikan di sekolah yang lebih baik. Untuk itu kami mengajak seluruh guru di Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti PEMBATIK 2021. Hebat gurunya hebat masa dapan putra-putri daerahnya,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, peserta yang dapat mengikuti program PembaTIK adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari semua jenjang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) PNS yang bersangkutan. Selanjutnya, guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan.

Kemudian, guru honorer di instansi pendidikan pemerintah atau swasta dari semua jenjang yang dibuktikan dengan keputusan dari lembaga yang bersangkutan serta mengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya.

Pada kesempatan ini, diumumkan juga pemenang lomba sosialisasi program PembaTIK 2021 melalui media sosial. Untuk juara kategori lomba konten video instagram diraih oleh Ana Riskasari dari SD Islam Al Azhar 38 Bantul, Yogyakarta, dan Valerian Ezra Vyanza dari SMK Telkom Banjarbaru.

Selanjutnya kategori lomba foto dengan twibbon di instagram diraih oleh Singgih Nur Pramusinta dari SD Islam Al Azhar 12 Semarang dan Nur Fajrina Rachmawati dari SMPN 2 Gunung Sindur. Sementara itu, juara lomba kategori foto dengan twibbon di twitter diraih oleh Eka Istih Hariyani dan foto dengan twibbon di facebook diraih oleh Ratna Dewi.

Bermodal Motor Trail Rakitan untuk Berangkat Mengajar, Aksi Guru Honorer Ini Bikin Terenyuh

Bermodal Motor Trail Rakitan untuk Berangkat Mengajar, Aksi Guru Honorer Ini Bikin Terenyuh

 Pengguna media sosial baru-baru ini dibuat alut sekaligus terenyuh dengan aksi lelaki yang diduga merupakan seorang guru honorer.

Kisah lelaki tersebut terekspos di media sosial melalui cuitan akun Twitter bernama @Purnomo_dtt, Sabtu (10/4/2021).

Dalam cuitan tersebut, terlihat potret sang guru honorer saat berjibaku naik motor trail rakitan di medan berlumpur untuk berangkat mengajar.

Akun ini juga menyebutkan bahwa guru tersebut bernama Andik Santoso.Tak cuma itu, ia juga menuliskan bahwa guru honorer ini cuma mendapat gaji Rp 300 ribu selama 17 tahun mengajar Sekolah Dasar.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa Andik mengajar di sebuah sekolah dasar di daerah Jombang, Jawa Timur.

Perjuangan guru, Andik Santoso guru honorer gaji 300 ribu. Ia adalah guru SD yang sudah 17 tahun mengajar," tulis @Purnomo_dtt.

Ia juga menambahkan bahwa Andik sudah menghabiskan 9 motor rakitan untuk pergi mengajar.

"Gaji gurru sebulan tidak cukup untuk beli bensin, sehingga kalau pulang sambil bawa kayu bakar untuk dijual biar bisa tetap pergi ke sekolah untuk mengajar. Semoga ada yang mau bantu kasih sepeda motor bekas," lanjutnya.

Beruntung, cuma dalam waktu sehari, akun Twitter ini kembali bercuit bahwa guru tersebut sudah mendapat sejumlah bantuan dari berbagai pihak, setidaknya mencapai 9 juta rupiah.

Bikin terenyuh, kisah perjuangan guru ini pun mengundang sederet simpati dari kalangan pengguna media sosial, seperti pada beberapa komentar berikut ini.

"Makasih semua orang-orang baik. Sehat selalu ya. Makasih Pak Pur," tulis @Lin***l93.

"Alhamdulillah hidup berkah untuk mengabdi pak Guru," kata @Ca***i.

"Semoga dipermudah segala urusan dan rezekinya pak," timpal @H***dun.

Luncurkan KIP Kuliah Merdeka, Kemendikbud Tingkatkan Bantuan Hingga Rp 12 Juta Per Semester

Luncurkan KIP Kuliah Merdeka, Kemendikbud Tingkatkan Bantuan Hingga Rp 12 Juta Per Semester

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Kartu Indonesia Pendidikan (KIP) Kuliah Merdeka.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan dalam program ini bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup KIP Kuliah pada 2021 menjadi lebih tinggi.

“Bagi adik-adik yang ingin mengikuti seleksi PTN seperti UTBK SBMPTN, sekarang adalah kesempatan bagi adik yang kurang mampu tapi berprestasi sekali bisa bermimpi untuk masuk ke program studi di kampus hebat di Indonesia,” ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Nadiem mengungkapkan jika ada siswa KIP Kuliah yang masuk ke program studi hebat di Indonesia, bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah hingga 12 juta per semester.

Anggaran skema KIP Kuliah pada 2021 sebesar Rp2,5 triliun.

Padahal pada tahun 2020, Kemendikbud menganggarkan KIP Kuliah sebesar Rp 1,3 triliun.

Biaya pendidikan yang sebelumnya besarannya uang kuliahnya sebesar Rp2,4 juta persemester mengalami perubahan.

Program studi terakreditasi A maksimal bisa mendapatkan dana Rp 12 juta persemester, program studi terakreditasi B maksimal Rp4 juta per semester, dan program studi terakreditasi C maksimal Rp2,4 juta per semester.

Sementara bantuan biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga daerah. Sebelumnya biaya hidup Rp700.000 per bulan dan disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

Saat ini biaya hidup dibagi menjadi lima klaster yakni klaster satu yakni Rp800.000 per semester, daerah klaster dua Rp950.000 per semester, daerah klaster tiga Rp1.100.000 per semester, daerah klaster empat Rp1.250.000 per semester, dan daerah klaster lima Rp1.400.000 per semester.

“Jadi jangan khawatir jika diterima di kampus di Jakarta, karena biaya hidupnya disesuaikan dengan klaster daerahnya,” tutur Nadiem.

Langkah ini menurut Nadiem, agar dapat mengakselerasi siswa-siswa yang berprestasi namun terkendala ekonomi.

Dirinya mengajak calon mahasiswa untuk tidak ragu untuk memilih program studi unggulan pada perguruan tinggi terbaik.

Sekolah di Kabupaten Bogor Gelar Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan.

Sekolah di Kabupaten Bogor Gelar Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan.

 Sebanyak 170 sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka pada Senin (15/3) hari ini.

Sekolah-sekolah yang melaksanakan uji coba mulai hari ini terdiri dari 29 SD Negeri, 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 28 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 18 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 7 Madrasah Aliyah (MA), 32 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 32 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Uji coba pembelajaran secara tatap muka akan berlangsung satu satu bulan ke depan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Di kutip dari Antara, Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, seumpama pada pelaksanaannya terdapat siswa ataupun guru yang positif COVID-19, maka pembelajaran di sekolah tersebut kembali menerapkan pembelajaran daring.

Pemkab Bogor membolehkan uji coba pembelajaran tatap muka seiring perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang efektif berlaku pada 9-22 Maret 2021.

Aturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati (Kepbup) Bogor bernomor 443/202/Kpts/Per-UU/2021 tentang PPKM berskala mikro.

imak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

Pendaftaran CPNS 2021 untuk Guru Segera Dibuka, Ini Jadwal Seleksi & Formasinya

Pendaftaran CPNS 2021 untuk Guru Segera Dibuka, Ini Jadwal Seleksi & Formasinya

 Kabar gembira bagi pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 nih, Bunda. Jadwal pendaftaran CPNS 2021 akan segera dibuka.

Informasi terkait jadwal pendaftaran CPNS 2021 ini sempat disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan CASN tahun 2021 di Jakarta, Rabu (3/3/2021). Meski jadwal masih tentatif, informasi ini dapat digunakan pendaftar untuk bersiap.

"Akhir Maret 2021, formasi mulai diserahkan ke masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kementerian, lembaga, dan daerah," tulis paparan berjudul Kebijakan Pengadaan ASN 2021 yang disampaikan Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian panRB, Teguh Widjinarko.

Untuk Sekolah Kedinasan, PPPK Non Guru, dan Guru, formasi dan jadwal seleksi telah keluar. Jadwal dimulai dari bulan Maret hingga akhir tahun 2021.

Sebanyak 466 instansi sudah usul dan melengkapi dokumen lowongan CPNS 2021. Instansi terdiri dari 56 kementerian atau lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten atau kota. Lalu bagaimana jadwal pendaftaran dan seleksi CPNS tahun ini?

Kuota Belajar Kemendikbud Disalurkan Hari Ini, Ini Tanda Jika Sudah Terima

Kuota Belajar Kemendikbud Disalurkan Hari Ini, Ini Tanda Jika Sudah Terima

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai hari ini, Kamis (11/3/2021), mulai menyalurkan kuota bantuan internet untuk belajar untuk tahun 2021.

Sejumlah pelajar mengaku mulai menerima notifikasi bahwa kuota bantuan internet untuk belajar sudah mereka terima. Tandanya, jika kuota internet dari Kemendikbud sudah disalurkan, maka notifikasi akan muncul di ponsel.

Notifikasi itu bisa berupa SMS atau pop-up screen. Pengguna juga bisa mengecek apakah kuota bantuan internet untuk belajar dari Kemendikbud sudah masuk atau belum melalui aplikasi masing-masing operator seluler.

Berikut adalah tanda jika kuota bantuan internet untuk belajar sudah diterima, seperti yang dibagikan pengguna di Twitter.

Namun, subsidi kuota internet tahun ini memiliki skema sedikit berbeda dibanding tahun lalu.

Apa saja perbedaan dan berapa besar kuota yang diterima? Berikut rinciannya.

Beda kuota belajar 2021

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan subsidi kuota internet yang disalurkan hanya kuota umum. Sementara untuk kuota belajar ditiadakan.

Menurut Nadiem, kuota umum lebih fleksibel penggunannya dibanding kuota belajar. Besaran subsidi kuota internet juga lebih sedikit dibanding tahun lalu. Berikut daftar paket bantuan internet untuk belajar Kemendikbud 2021:

Peserta didik PAUD ( siswa) 7 GB/bulan

Peserta didik pendidikan dasar dan menengah (siswa) 10 GB/bulan

Pendidik PAUD, pendidikan dasar, dan menengah (guru) 12 GB/bulan

Mahasiswa dan dosen 15 GB/bulan

Tidak bisa akses medsos dan game

Meskipun kegunannya lebih fleksibel, tapi kuota umum tidak bisa digunakan untuk mengakses media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok.

Kuota utama juga tidak bisa digunakan untuk bermain game dan mengunjungi laman yang diblokir Kominfo.

Penerima bantuan bisa digunakan untuk mengakses platform lain penunjang PJJ, termasuk YouTube.

Jadwal penyaluran subsidi kuota

Di samping itu, durasi bantuan kuota internet kali ini Kemendikbud 2021 kali ini juga berbeda dengan bantuan sebelumnya. Pada 2020 lalu, bantuan kuota internet diberikan selama empat bulan.

Namun, pada 2021 ini, Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota internet selama tiga bulan, yakni bulan Maret, April, dan Mei 2021.

Penyaluran kuota internet akan berlangsung antara tanggal 11-15 setiap bulannya. Nadiem melanjutkan, kuota umum yang diberikan ini berlaku selama 30 hari sejak diterima oleh penerima bantuan.

Ribuan Guru Honorer di Bogor Bakal Terima Gaji Setara PNS Mulai April

Ribuan Guru Honorer di Bogor Bakal Terima Gaji Setara PNS Mulai April

 Sebanyak 1.115 guru honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) akan menerima gaji setara PNS mulai April 2021.

"Bulan April sudah bisa terima gaji setara dengan PNS. Pembayarannya dirapel empat bulan dari gaji yang Januari," kata Bupati Bogor, Ade Yasin ditulis Sabtu (6/3/2021).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menyiapkan Rp 57 miliar dalam APBD tahun 2021 untuk gaji para PPPK selama setahun.

Pasalnya, selain guru honorer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga mengangkat 23 tenaga kesehatan, dan 44 tenaga penyuluh pertanian. Sehingga, keseluruhan ada sebanyak 1.182 pegawai yang diangkat menjadi PPPK.

Seperti diketahui, gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Dengan Perpres ini, gaji PPPK setara dengan PNS dengan penggolongan I hingga XVII.

Adapun besaran gaji PPPK, nilai paling rendah yaitu Rp 1,7 juta - Rp 2,7 juta, dan paling tinggi Rp 4,1 juta - Rp 6,8 juta.

Mengutip Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selain gaji pokok, PPPK juga akan mendapatkan beragam tunjangan kinerja yang membuat nominal gaji PPPK semakin besar. (Antara)

Nadiem Makarim Targetkan Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Pakai Sistem Rotasi

Nadiem Makarim Targetkan Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Pakai Sistem Rotasi

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menargetkan semua sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021.

“Target kami hingga akhir Juni, vaksinasi Covid-19 bagi lima juta pendidik dan tenaga pendidik selesai, sehingga pada tahun ajaran baru 2021/2022 atau pada minggu kedua dan ketiga Juli pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka,” ujar Nadiem dalam diskusi daring, Rabu, 3 Maret 2021.

Pembelajaran tatap muka rencananya dilakukan dengan sistem rotasi. Sekitar 50 persen siswa akan masuk ke sekolah dan sisanya melakukan pembelajaran daring secara bergantian. Pembelajaran di sekolah juga harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk itu, Nadiem berharap kepala sekolah dapat menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka.

“Jadi dana BOS bisa digunakan untuk memenuhi daftar periksa pembelajaran tatap muka. Sekarang harus sudah dimulai, ketika vaksinasi sudah bergulir pasti sekolah didorong untuk membuka sekolah,” kata Nadiem.

Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap guru sekolah di SMAN 70 Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021, Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi terhadap tenaga pendidikan bisa segera selesai agar pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan atau pada awal semester kedua.

Bersiap! Formasi CPNS 2021 diumumkan bulan ini, cek syarat dan tahapan seleksinya

Bersiap! Formasi CPNS 2021 diumumkan bulan ini, cek syarat dan tahapan seleksinya

 Ini kabar baik bagi Anda yang ingin mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah akan segera membuka pendaftaran untuk 1,3 juta calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada April mendatang. Sedangkan pengumuman formasi yang dibutuhkan akan dilakukan bulan ini.

Dari total kebutuhan 1,3 juta Aparatur Si

il Negara (ASN), sekitar 1 juta lowongan akan dibuka untuk kebutuhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lalu sisanya sebanyak 189.000 dibuka untuk kebutuhan CPNS dan PPPK di pemerintah daerah.

Dari jumlah lowongan di luar guru tersebut terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan.

Adapun di pemerintah pusat akan dibuka sebanyak 83.000 lowongan untuk CPNS dan PPPK. Proses pendaftaran CPNS akan dilakukan pada April-Mei 2021, lalu proses seleksi dimulai pada Juni 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, kebutuhan guru untuk sekolah negeri memang banyak.

"Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer. Yang dapat mengikuti program ini adalah mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kaya Tjahjo seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (02/03/2021).

Kelengkapan Dokumen yang Diperlukan

Untuk mendaftar CPNS, ada sejumlah dokumen yang diperlukan. Dokumen ini harus diubah dalam bentuk digital dengan kapasitas maksimal 200 kb, dengan menggunakan mesin pemindai (scanner).

Berikut adalah dokumen yang diperlukan:

- akta kelahiran

- KTP

- ijazah dan transkrip nilai

- kartu keluarga (KK)

- pas foto ukuran 4x6 dan swafoto

- Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar termasuk SKCK.

Sedangkan syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendaftar CPNS adalah:

1. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian atau pegawai swasta

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan

7. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI

9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK

Tahapan Seleksi CPNS

Pemerintah belum mengumumkan secara resmi tahapan seleksi CPNS tahun ini. Tapi biasanya, tahapannya tidak berubah dari tahun ke tahun.

Untuk pendaftaran dan seleksi administrasi, dilakukan lewat situs sscn.bkn.go.id. Lalu dilanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS yang akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).

Tes kompetensi dasar ini tentang pengetahuan umum dan kemampuan berhitung. Jika lolos, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) yang meliputi tes substantif bidang, psikotes, wawancara, tes fisik, hingga tes keterampilan untuk beberapa jabatan.

Setelah melalui tahapan tes, peserta bisa melihat pengumuman kelulusan melalui website masing-masing instansi. 

Bantuan Kuota Internet Tahun ini Lebih Kecil Dibanding 2020, Ini Rinciannya

Bantuan Kuota Internet Tahun ini Lebih Kecil Dibanding 2020, Ini Rinciannya

 Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 ini mengalami penurunan volume gigabyte dibanding tahun lalu.

Seluruh kuota internet yang diberikan pada tahun ini berbentuk kuota umum. Tidak ada lagi pembagian kuota belajar dan kuota umum.

"Jadi di tahun 2021 kita akan memberikan kuota tapi dengan giga yang lebih kecil daripada kuota belajar sebelumnya, tetapi kuota ini merupakan kuota umum," ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Meski terdapat penurunan jumlah volume kuota, namun Nadiem mengatakan pemakaian kuota lebih fleksibel.

"Jadi ini kabar gembira walaupun GB nya tidak sebesar yang sebelumnya, tapi penggunaannya juga lebih fleksibel," ucap Nadiem.

Bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan memperoleh volume kuota sebanyak 7 gigabyte (GB) per bulan.

Siswa pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh volume kuota sebanyak 10 GB per bulan.

Sementara untuk guru PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah akan memperoleh 12 GB per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen, mereka akan memperoleh kuota sebanyak 15 GB per bulan.

Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan Semua Guru Dapat Vaksinasi Covid-19, Termasuk Honorer

Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan Semua Guru Dapat Vaksinasi Covid-19, Termasuk Honorer

 Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa guru PNS maupun honorer masuk ke dalam prioritas vaksinasi tahap kedua.

"Seluruh guru dan petugas penunjang di sekolah harus dapat vaksin. Jadi yang akan dapat baik guru honorer maupun ASN," kata Nadia dalam diskusi Vaksinasi Tahap 2, Jumat, 26 Februari 2021.

Nadia mengatakan, jika semua guru mendapatkan vaksin Covid-19, akan ada tiga keuntungan yang didapat. Pertama, memberikan proteksi spesifik untuk guru yang menerima vaksin. Kedua, semakin banyak guru yang divaksin akan menciptakan kekebalan pada kelompok guru. Ketiga, perlindungan proteksi pada kelompok yang tidak bisa mendapat vaksin saat ini.

Kelompok yang tidak bisa mendapatkan vaksin Covid-19 adalah para pelajar yang berusia di bawah 18 tahun. "Sehingga untuk melindungi anak-anak kita, tentu guru harus mendapat vaksin," kata dia.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yaswardi mengatakan vaksinasi ini ditujukan kepada seluruh jenjang pendidikan di satuan pendidikan, baik negeri atau swasta, serta formal maupun nonformal, dan pendidikan keagamaan.

Vaksinasi diberikan bertahap mulai dari tenaga kependidikan PAUD/RA/sederajat, SD/MI/sederajat, dan sekolah luar biasa. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat, dan SMK. Tahap terakhir, vaksin diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan tinggi atau sederajat.

Menurut Yaswardi, Kemendikbud dan Kemenag telah menyiapkan data pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi basis pemberian vaksin. "Jadwal dan lokasi vaksinasi akan diinformasikan oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan, kantor wilayah Kemenag di daerah," ujarnya.

Pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Adapun bagi yang tidak terdaftar dapat menyiapkan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat tersebut ke lokasi vaksinasi.

Nadiem beberkan nilai total alokasi Dana BOS dan DAK Fisik sekolah pada 2021

Nadiem beberkan nilai total alokasi Dana BOS dan DAK Fisik sekolah pada 2021

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 52,5 triliun.

"Pada tahun 2021, pemerintah menyediakan dana BOS kepada 216.662 satuan pendidikan (sekolah) dengan alokasi sebesar Rp 52,5 triliun," kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/2).

Nadiem menyebut, terdapat tiga kebijakan pokok dalam penggunaan dana BOS. Pertama, nilai satuan biaya dana BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah. Kedua, penggunaan dana bos tetap fleksibel selama pandemi sesuai kebutuhan sekolah. Ketiga, pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring.

Nadiem mengatakan, pelaporan penggunaan dana BOS menjadi kewajiban bagi setiap sekolah untuk mendapat penyaluran dana BOS tahap berikutnya. Meski begitu, bagi sekolah yang belum memiliki akses dan terkendala koneksi internet maka Dinas Pendidikan setempat yang akan memfasilitasi sekolah yang bersangkutan untuk melakukan pelaporan.

Pemerintah pun memberikan rentang waktu yang cukup lama dalam pelaporan. Misalnya syarat penyaluran dana BOS tahap ketiga adalah sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS tahap pertama. Jadi ada jeda satu tahap yakni tahap dua agar sekolah dapat melakukan pelaporan tersebut.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) fisik sekolah sebesar Rp 17,7 triliun pada tahun 2021. Fokusnya adalah ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan untuk kebutuhan sekolah.

Nadiem mengatakan, pelaksanaan tersebut bersifat kontraktual dimana kepala sekolah fokus pada proses pembelajaran dan tidak terbebani urusan administrasi pengadaan barang dan jasa karena dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat dengan penyedia.

Selanjutnya, keterlibatan fungsi monitoring dan evaluasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di masing-masing pemerintah daerah untuk melalukan asesmen kerusakan sekolah dan memastikan anggaran tepat sasaran serta efisiensi yang baik.

Pemerintah pada tahun 2021 menyediakan DAK fisik untuk 31.695 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp 17,7 triliun," ujar dia.

Nadiem mengatakan, besaran pemberian dana BOS dan DAK fisik bervariasi di setiap wilayah berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik. Hal ini karena melihat karakteristik daerah dan kebutuhan antar daerah.

Nadiem mencontohkan, pada sekolah yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan wilayah timur Indonesia rata-rata biaya logistik dan biaya transportasi cenderung lebih mahal dibanding daerah lain. Oleh karena itu pemberian dana dilakukan bervariasi sesuai karakteristik daerah.

"Agar teman-teman kita di Papua, Maluku, NTT supaya mereka bisa meningkatkan kualitas belajar mereka. Inilah yang kita maksudkan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas dia.

Lebih lanjut Nadiem mengklaim, pihaknya telah berhasil mengurangi keterlambatan pengiriman dana bos tahun 2020 sebesar 32% atau dalam ukuran waktu sekitar 3 minggu lebih cepat dibanding tahun 2019.

"Rata-rata 3 minggu lebih cepat dibanding tahun 2019. Dampak ekonomi sekolah sangat besar dimana sekolah punya anggaran tepat waktu, tentunya untuk kualitas pembelajaran," tutur Nadiem.

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli, Tapi Tak 100 Persen, Ini Protokol Yang Harus Di Terapkan

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Bisa Dimulai Juli, Tapi Tak 100 Persen, Ini Protokol Yang Harus Di Terapkan

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pendidik ditargetkan selesai Juni 2021.

Ia mengatakan, jika vaksinasi dapat diselesaikan, maka belajar tatap muka di sekolah bisa dimulai pada Juli 2021.

"Mungkin tidak 100 persen (belajar tatap muka di sekolah), tapi paling tidak bisa saja dua kali seminggu atau tiga kali, atau dalam sistem rotasi, karena protokol kesehatan tetap dijaga," kata Nadiem dilansir dari Kompas TV, Rabu (24/2/2021).

Nadiem mengatakan, vaksinasi Covid-19 ini diprioritaskan untuk tenaga pendidik mulai dari Sekolah Dasar (SD), PAUD, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Menurut Nadiem, hal tersebut dilakukan dikarenakan semakin muda jenjang pendidikan maka proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) semakin sulit dilakukan.

"Dan mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik dan tatap muka. Tapi sekali lagi Walaupun tatap muka pun, itu harus menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kemenkes dan Kemendikbud," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, sasaran vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik ini mencapai 5,5 juta orang termasuk tenaga pendidik dibawah naungan Kementerian Agama dan swasta.

"Itu angkanya sekitar segitu. Kami akan upayakan sebaik mungkin untuk memastikan semua itu terjadi akhir Juni," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi tenaga pendidik telah dimulai di SMA 70 Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lanjut usia dan hampir 17 juta petugas pelayanan publik.

Kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan.

Vaksin guru ditarget selesai Juni, Nadiem: Belajar tatap muka di sekolah dibuka Juli

Vaksin guru ditarget selesai Juni, Nadiem: Belajar tatap muka di sekolah dibuka Juli

 Mendikbud Nadiem Makarim menargetkan proses vaksin 5 juta guru dan tenaga kependidikan bisa selesai di akhir Juni 2021. 

Apabila itu tercapai, kata Nadiem, maka proses belajar tatap muka di sekolah bisa terlaksana di Juli 2021. 

"Kami ingin memastikan kalau guru dan tenaga kependidikan sudah selesai vaksinasi di akhir Juni. Sehingga di Juli, Insya Allah sudah melakukan proses belajar tatap muka di sekolah," ungkap Nadiem di Jakarta, Rabu (24/2). 

Meski sudah belajar tatap muka, bilang dia, siswa dan guru tetap mematuhi protokol kesehatan di sekolah. 

"Kita ini harus bisa melatih kebiasaan baru, proses belajar tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang baik," tegas dia. 

Dia mengaku, guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua, karena siswa dan siswi sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah. 

"Jadi esensinya itu, sekolah merupakan salah satu sektor yang sampai sekarang belum tatap muka. Dan risiko dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terlalu lama itu sangat besar," sebut dia. 

Karena risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, makanya Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit, agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. 

Mungkin, lanjut dia, belajar tatap muka di sekolah tidak 100% akan dilakukan. 

"Tapi akan terjadi bisa dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. Tapi dengan sistem protokol kesehatan yang harus dijaga," jelas dia.

Proses pemberian vaksin akan diberikan terlebih dahulu bagi guru sekolah dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Setelah itu diberikan kepada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

"Nah setelah itu baru diberikan kepada perguruan tinggi," sebut dia. 

Dia menambahkan, proses itu dilakukan karena semakin muda tingkat sekolahnya, maka semakin sulit pula melakukan PJJ. 

"Jadi mereka (SD, PAUD, dan SLB) memang yang membutuhkan interaksi fisik dan tatap muka. Walaupun belajar tatap muka di sekolah harus menggunakan protokol kesehatan dari Kemendikbud dan Kemenkes," terang Mendikbud. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pernah mengatakan, suntik vaksin tahap kedua untuk pekerja publik. 

Lalu diberikan juga kepada masyarakat yang berusia di atas 60 tahun. 

Pada tahap kedua pemberian vaksin, ada sebanyak 38.513.446 orang yang menjadi sasaran untuk disuntik vaksin. Dari total itu, ada sebanyak 5.057.582 orang yang akan diberi vaksin. Mereka itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan dosen. 

Selain guru, tenaga kependidikan, dan dosen, suntuk vaksin juga untuk pedagang pasar, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat negara, jurnalis, atlet, dan lainnya.