Ratusan guru bantu SD dan SMP tersebar di 9 dari 12 kabupaten dan kota di Riau sudah 4 bulan ini belum terima hak-hak mereka.
Sejak Januari hingga April 2021, gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemda. Bahkan ada di antara mereka harus terusir dari kontrakan karena tak sanggup membayar tagihan serta tak ada bensin untuk diisi.
Akhirnya, puluhan guru bantu tersebut mendatangi gedung DPRD Riau mengadukan nasib mereka yang semakin terjebak di masa pandemi ini.
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, akar masalah honor guru bantu dasar skema bantuan keuangan ke pemerintahan kabupaten kota, belum dilakukan.
Mekanismenya, Pemkab dan Pemko mengusulkan ke Pemprov melalui BPKAD, namun itu tidak dilakukan.
"Usulan ini yang kita bingungkan, kenapa sampai detik ini belum sampai? Saat ini, baru tiga Pemkab mengusulkan. Ketiganya Rokan Hulu, Bengkalis, dan Inhu," ujar Hardianto, Kamis (22/4/2021).
Ketiganya Rohul paling lengkap dan sudah dicairkan honornya. Sementara itu, sembilan kabupaten dan kota lainnya sama sekali belum mengusulkan.
"Ini seharusnya diperhatikanlah. Uangnya ada, tapi kita terhukum mekanisme pencairan. Pak Bupati, Pak Wali Kota tolong dibantulah," pintanya.
DPRD Riau, tutur Politisi Gerindra tersebut, akan menyurati kepala daerah yang belum mengirimkan permintaan pencairan tersebut.
"Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut karena sudah empat bulan. Para guru bantu ini kan tidak mencari kaya, mereka mencari hidup dengan memberi ilmu," ungkap Hardianto.
DPRD mengultimatum agar permasalahan ini segera diselesaikan dan honor guru bantu dicairkan sebelum lebaran.
"Kita memberi tenggat waktu paling tidak seminggu. Tapi paling lama sekali sebelum lebaran harus sudah cair," tegas Hardianto.